Kutukan Negara Kaya Minyak dan Kemandirian PGN dalam Bangun Jaringan Pipa Gas (2)

Lalu bagaimana implementasinya di lapangan?

Setidaknya ada tiga hal yang perlu dicermati dan kritisi. Pertama, menyoal penetapan harga pokok yang dilakukan pertamina. Sebagai perusahaan yang memegang kendali penuh dalam pengelolaan minyak dan gas bumi nasional di bawah Kementrian BUMN, Pertamina memiliki kebijakan dalam penetapan harga minyak.

Penetapan harga BBM Pertamina menggunakan referensi harga MOPS Singapura, di mana sesungguhnya komponen BBM Pertamina ada yang berasal dari dalam negeri dan impor, menunjukan bahwa penetapan harga BBM produksi domestik dilakukan atas mekanisme pasar (bukan refleksi keekoonomian biaya produksi BBM).

Atas kondisi ini ketika harga BBM MOPS naik mengikuti harga pasar, Pertamina menikmati keuntungan diatas biaya produksi (windfall profit) yang diperoleh dari subsidi APBN atau dalam konteks subsidi yang dihilangkah windfall profit Pertamina ini sesungguhnya dibayar oleh rakyat. Tentu penetapan harga pokok ini rawan sekali kecurangan karena sulit dievaluasi nilainya. Selain karena nilai MOPS sesuai spesifikasi RON Premium tidak publish secara umum, nilai yang digunakan juga tidak jelas, karena menggunakan data sesuai pembelian BBM oleh Pertamina. (Selengkapnya baca di sini)

Tulisan ini atas sumbangsih Ema Fitriyani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *