Lindungi Gas Bumi Indonesia dari Kleptokrat Sektor Pertambangan

Memrihatinkan! Ada 3.966 izin usaha pertambangan termasuk di dalamnya tambang minyak dan gas bumi di Indonesia yang masih bermasalah. Kacaunya regulasi terkait pengelolaan dan tumpang tindih lahan pertambangan dengan kawasan hutan serta perkebunan ditengarai menjadi sasaran praktik korupsi. Dengan kewenangan yang dimilikinya, izin penggunaan lahan sering dijadikan modus bagi kepala daerah untuk mengeruk kekayaan pribadi tanpa rasa malu sama sekali. Banyaknya pejabat terperangkap kleptokrasi karena pelaku merasa tak bersalah saat melakukannya.

Menurut Stanislav Andreski (1966), kleptokrasi berasal dari kata kleptomania, penyakit kejiwaan di mana seseorang mencuri atau mengambil hak orang lain tanpa merasa bersalah. Sedangkan kleptokrasi dimaknainya sebagai tingkah orang berkuasa yang merasa apa yang diambil secara tidak sah karena jabatannya adalah sesuatu yang (seolah) menjadi haknya. Mereka mengaitkan ”hak” itu dengan anggapan kekuasaan itu milik individu.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memangkas jumlah perizinan untuk mendorong pertumbuhan sektor migas sehingga lebih efisien, melalui revisi Undang-Undang (UU) Migas. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), IGN Wiratmaja Puja, mengatakan pihaknya akan mempersingkat proses perizinan menjadi hanya tiga izin saja dalam revisi UU Migas tersebut.

Prosesnya pun dipercepat menjadi tiga jam saja. Perizinan tersebut adalah perizinan penyimpanan dan pengangkutan usaha migas. Wirat menjelaskan, perizinan migas pada awalnya ada sebanyak 104 izin yang sekarang sudah turun menjadi 42 izin, sekarang berproses turun lagi menjadi 20, lalu 8 dan terakhir menjadi 3 izin. (Selengkapnya baca di sini)

Tulisan ini atas sumbangsih Hetty Indrarini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *